Kode Limbah dari KemenLHK

Kode limbah dari KemenLHK adalah kode identifikasi resmi untuk setiap jenis limbah, terutama limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang pemerintah tetapkan lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Banyak pelaku usaha juga menyebutnya kode limbah KemenLHK, kode limbah B3 KLHK, atau daftar kode limbah Kementerian Lingkungan Hidup. Dengan kode ini, perusahaan dapat mengenali jenis limbahnya, mengisi manifes dan laporan dengan benar, serta menentukan izin pengelolaan yang tepat. Karena itu, artikel ini membahas arti kode, dasar hukum, contoh penggunaan, sampai link download dokumen resmi terbaru.


Penjelasan Tentang Kode Limbah dari KemenLHK

Pertama, kode limbah berfungsi sebagai “nomor identitas” limbah. Setiap kode memuat informasi tentang sumber limbah, kategori bahaya, dan jenis limbahnya. Selain itu, pemerintah menyeragamkan kode tersebut supaya penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah, dan penimbun limbah memakai bahasa yang sama.

Kemudian, dasar hukumnya jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan limbah B3 sebagai berikut:

“Limbah bahan berbahaya dan beracun, selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.” (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 1 angka 22)

Selanjutnya, undang-undang yang sama menegaskan kewajiban penghasil limbah:

“Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.” (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 59 ayat (1))

Di samping itu, pemerintah menurunkan aturan teknisnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lampiran IX peraturan ini memuat daftar limbah B3 beserta kodenya. Selain itu, Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3 menjelaskan prosedur pelaksanaannya.

Sebagai catatan, sejak pergantian kabinet pada tahun 2024, kementerian ini berubah nama menjadi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH). Meskipun demikian, banyak pelaku usaha masih memakai istilah KemenLHK atau KLHK, sehingga artikel ini memakai kedua istilah tersebut.


Kode Limbah KemenLHK: Struktur, Kategori, dan Contoh

Berikutnya, mari kita bahas cara membaca kode limbah KemenLHK. Lampiran IX PP 22 Tahun 2021 membagi daftar limbah B3 ke dalam beberapa tabel berdasarkan sumbernya:

TabelKelompok LimbahPenjelasan Singkat
Tabel 1Sumber tidak spesifikLimbah yang muncul di banyak jenis kegiatan, misalnya oli bekas dan aki bekas
Tabel 2Sumber spesifik umumLimbah dari industri atau kegiatan tertentu
Tabel 3Sumber spesifik khususLimbah dengan karakteristik khusus dari proses tertentu
Tabel 4B3 kedaluwarsa, tumpahan, kemasan bekas, dan produk di luar spesifikasiLimbah dari bahan B3 yang tidak terpakai

Selain itu, setiap kode memuat huruf awal yang menunjukkan kategori bahaya. Huruf A menandakan limbah B3 kategori 1 (bahaya tinggi), sedangkan huruf B menandakan kategori 2 (bahaya lebih rendah). Setelah huruf tersebut, angka menunjukkan nomor urut limbah.

Sebagai contoh, beberapa kode yang sering muncul dalam praktik antara lain:

  • A102d untuk aki atau baterai bekas;
  • B105d untuk minyak pelumas (oli) bekas;
  • B104d untuk kemasan bekas B3.

Namun, selalu cocokkan contoh di atas dengan dokumen resmi terbaru, sebab pemerintah dapat memperbarui daftar sewaktu-waktu.

Lebih lanjut, penghasil limbah wajib mencantumkan kode yang benar dalam beberapa dokumen penting, yaitu:

  1. persetujuan teknis dan rincian teknis penyimpanan limbah B3;
  2. manifes (dokumen) pengangkutan limbah B3;
  3. laporan neraca limbah B3 secara berkala;
  4. kontrak kerja sama dengan pengangkut dan pengolah limbah berizin.

Dengan demikian, kesalahan memilih kode dapat memicu masalah pada perizinan, pelaporan, bahkan audit lingkungan.


KemenLHK: Peran Kementerian dalam Pengelolaan Limbah dan Kode Limbah

Di sisi lain, KemenLHK (kini KLH/BPLH) memegang peran sentral dalam sistem pengelolaan limbah nasional. Kementerian ini menyusun kebijakan, menerbitkan persetujuan teknis, mengawasi pelaku usaha, dan memperbarui daftar kode limbah. Selain itu, kementerian ini mengelola sistem pelaporan elektronik yang pelaku usaha gunakan untuk melaporkan limbahnya.

Oleh karena itu, pelaku usaha perlu memahami tiga hal berikut:

  • Kewajiban identifikasi. Penghasil limbah harus mengidentifikasi limbahnya dan menentukan kodenya.
  • Kewajiban izin. Setiap kegiatan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3 membutuhkan persetujuan atau izin dari pemerintah.
  • Kewajiban pelaporan. Penghasil limbah harus melaporkan jumlah dan jenis limbah secara berkala.

Selain itu, ancaman sanksi nyata. UU 32 Tahun 2009 menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Oleh sebab itu, pelaku usaha sebaiknya bekerja sama dengan pengelola limbah berizin resmi.


Sekarang, bagaimana cara mendapatkan dokumen kode limbah dari KemenLHK versi terbaru? Berikut langkah praktisnya:

  1. Buka situs resmi JDIH KLHK (jdih.menlhk.go.id) atau portal peraturan.go.id.
  2. Ketik kata kunci “PP 22 Tahun 2021” atau “Permen LHK 6 Tahun 2021” pada kolom pencarian.
  3. Pilih dokumen yang sesuai, lalu unduh berkas PDF-nya.
  4. Buka Lampiran IX PP 22 Tahun 2021 untuk melihat daftar limbah B3 beserta kodenya.
  5. Periksa tanggal terbit dan status perubahan, karena pemerintah dapat merevisi peraturan.

Selain itu, unduh dokumen hanya dari situs resmi pemerintah. Dengan cara ini, kamu mendapatkan versi yang valid dan terhindar dari berkas yang sudah usang atau berubah isinya. Untuk panduan praktis lain seputar pengelolaan limbah, kunjungi Boslim.co.id.


Tips Memilih Kode Limbah B3 KLHK yang Tepat

Agar tidak keliru, ikuti beberapa tips berikut:

  • Kenali sumber limbah. Tentukan dulu apakah limbahmu berasal dari sumber tidak spesifik, spesifik umum, atau spesifik khusus.
  • Cek karakteristik limbah. Uji sifat limbah, seperti mudah terbakar, korosif, atau beracun, bila perlu lewat laboratorium terakreditasi.
  • Cocokkan dengan lampiran resmi. Bandingkan deskripsi limbahmu dengan daftar di Lampiran IX.
  • Konsultasikan dengan ahli. Hubungi konsultan lingkungan atau dinas lingkungan hidup setempat bila ragu.

Pada akhirnya, ketelitian pada tahap identifikasi menghemat waktu dan biaya saat pelaporan.


FAQ: Pertanyaan Seputar Kode Limbah dari KemenLHK

Apa itu kode limbah dari KemenLHK?

Kode limbah dari KemenLHK adalah kode identifikasi resmi untuk jenis-jenis limbah B3 yang tercantum dalam Lampiran IX PP Nomor 22 Tahun 2021. Kode ini membantu penghasil limbah mengelompokkan dan melaporkan limbahnya dengan benar.

Di mana saya bisa mengunduh daftar kode limbah B3 KLHK terbaru?

Kamu bisa mengunduhnya dari situs resmi JDIH KLHK atau peraturan.go.id. Cari PP 22 Tahun 2021, lalu buka Lampiran IX.

Apa arti huruf A dan B pada kode limbah?

Huruf A menandakan limbah B3 kategori 1 dengan tingkat bahaya tinggi, sedangkan huruf B menandakan kategori 2 dengan tingkat bahaya lebih rendah.

Apakah semua perusahaan wajib memakai kode limbah?

Ya, setiap penghasil limbah B3 wajib mengidentifikasi limbahnya dan memakai kode yang sesuai pada manifes serta laporan.

Apa sanksi bila perusahaan salah mencantumkan kode limbah atau mengelola limbah tanpa izin?

Pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administratif, dan dalam kasus tertentu sanksi pidana sesuai UU 32 Tahun 2009. Karena itu, pastikan kode dan izin sesuai ketentuan.

Apakah KemenLHK dan KLH/BPLH sama?

Keduanya merujuk pada kementerian yang sama dalam lingkup urusan lingkungan hidup. Nama kementerian berubah, tetapi fungsi pengelolaan lingkungan dan limbah tetap berjalan.

Gunakan jasa pengangkut dan pengolah limbah B3 yang memiliki izin resmi dari pemerintah, serta konsultasikan dengan dinas lingkungan hidup setempat.


Disclaimer

Artikel ini hanya bersifat informatif dan edukatif. Penulis menyusun isinya berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat penulisan, sehingga isi artikel tidak menggantikan nasihat hukum atau konsultasi teknis resmi. Pemerintah dapat mengubah peraturan, daftar kode, dan nama kementerian sewaktu-waktu. Karena itu, selalu verifikasi informasi melalui situs resmi pemerintah (JDIH KLHK, peraturan.go.id) atau hubungi dinas lingkungan hidup setempat sebelum mengambil keputusan. Boslim.co.id tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi dalam artikel ini.

Scroll to Top